Lily Rusna Fajriah
Kamis, 6 Agustus 2015 − 12:02 WIB
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar perekonomian Indonesia pulih. Meskipun untuk tumbuh sesuai harapan butuh waktu lebih lama dan tenaga ekstra.
Direktur Indef Enny Sri Hartati menyebut, dalam sisa lima bulan ke depan di tahun ini, anggaran pemerintah harus difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh berbagai kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan transportasi.
"Anggaran harus fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu bisa naik dengan catatan ada kesempatan kerja," katanya saat dihubungi Sindonews, Kamis (6/8/2015).
Kamis, 6 Agustus 2015 − 12:02 WIB
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, setidaknya terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar perekonomian Indonesia pulih. Meskipun untuk tumbuh sesuai harapan butuh waktu lebih lama dan tenaga ekstra.
Direktur Indef Enny Sri Hartati menyebut, dalam sisa lima bulan ke depan di tahun ini, anggaran pemerintah harus difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh berbagai kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan transportasi.
"Anggaran harus fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu bisa naik dengan catatan ada kesempatan kerja," katanya saat dihubungi Sindonews, Kamis (6/8/2015).
Selain itu, sambung dia, anggaran yang terserap pun harus bisa memberikan stimulus meningkatnya investasi dan iklim usaha. "Sehingga tidak ada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," imbuh dia.
Enny menambahkan, pemerintah sekiranya juga harus melakukan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Sejatinya, dengan telah dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pangan, pemerintah tinggal menindaklanjuti, dengan pembentukan Badan Ketahanan Pangan.
"Supaya ada instrumen pemrintah untuk stabilisasi harga. Makanya PMN ke Bulog itu harus jelas untuk apa. Kalau bentuk kelembagaan Bulog masih perum ya enggak akan efektif," tegasnya.
Dia juga mempertanyakan kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang belum bisa mendukung kinerja industri. Bahkan lebih parah lagi, dia menuturkan, para pelaku usaha kadang tak hapal siapa menterinya.
"Tidak ada deregulasi apapun dari pemerintah. Bahkan rakyat tidak hapal menterinya siapa. Masyarakat tidak menuntut banyak, asal pemerintah hadir memitigasi agar pelemahan ini tidak terus belanjut," pungkas Enny.
source: http://ekbis.sindonews.com/read/1030072/33/ini-yang-harus-dilakukan-agar-ekonomi-ri-pulih-1438836199
Enny menambahkan, pemerintah sekiranya juga harus melakukan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Sejatinya, dengan telah dikeluarkannya Undang-undang (UU) Pangan, pemerintah tinggal menindaklanjuti, dengan pembentukan Badan Ketahanan Pangan.
"Supaya ada instrumen pemrintah untuk stabilisasi harga. Makanya PMN ke Bulog itu harus jelas untuk apa. Kalau bentuk kelembagaan Bulog masih perum ya enggak akan efektif," tegasnya.
Dia juga mempertanyakan kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang belum bisa mendukung kinerja industri. Bahkan lebih parah lagi, dia menuturkan, para pelaku usaha kadang tak hapal siapa menterinya.
"Tidak ada deregulasi apapun dari pemerintah. Bahkan rakyat tidak hapal menterinya siapa. Masyarakat tidak menuntut banyak, asal pemerintah hadir memitigasi agar pelemahan ini tidak terus belanjut," pungkas Enny.
source: http://ekbis.sindonews.com/read/1030072/33/ini-yang-harus-dilakukan-agar-ekonomi-ri-pulih-1438836199
RSS Feed
