INDUSTRI RITEL: Pemerintah Diminta Jangan Pengaruhi Sentimen Masyarakat

JAKARTA—Peritel modern berharap pemerintah dapat menahan pernyataan yang masih bersifat wacana karena dapat memengaruhi sentimen masyarakat terhadap konsumsi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengintip data kartu kredit adalah salah satunya. Meski rencana itu akhirnya dibatalkan, tapi dampaknya sudah terasa di masyarakat di mana mereka kembali menahan pengeluaran untuk berbelanja.

“Secara makro ekonomi kita kelihatan baik, tapi secara mikro justru tidak perform. Ritel di posisi underperform,” ujar dia kepada Bisnis di sela-sela Jakarta Marketing Week 2017, Jumat (5/5). 

Roy menyatakan daya beli masyarakat sebenarnya tidak mengalami penurunan, yang ditunjukkan oleh terkendalinya inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi April 2017 adalah 0,09% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di level 128,33.

Adapun tingkat inflasi Januari-April 2017 adalah 1,28%. Tahun ini, pemerintah menargetkan inflasi 4% plus minus 1%. 

Dia menambahkan jumlah gerai ritel modern dan pasar tradisional selalu meningkat tiap tahunnya. “Oleh karena itu, mestinya sektor ini tumbuh,” terang Roy.

BPS menyebutkan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,93% pada kuartal I/2017. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang berada di kisaran 4,94%.

Data Aprindo menunjukkan jumlah toko tradisional di Indonesia naik sekitar 75% dalam periode 2003-2014 dari 1,74 juta toko menjadi 3,04 juta toko. Jika dihitung per tahun, jumlahnya bertambah 117.000 toko atau tumbuh 7,5% per tahun.

Sementara itu, jumlah toko swalayan meroket 578% dalam periode yang sama dari hanya 5.103 gerai menjadi 34.596 gerai. Per tahunnya, terjadi kenaikan 52,5% atau 2.680 gerai. 

Aprindo melihat adanya pergeseran pola belanja dipengaruhi oleh sentimen negatif atas kondisi dan situasi sehari-hari, seperti kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Menurut Roy, saat ini masyarakat hanya berbelanja barang-barang kebutuhan pokok. Itu pun dalam volume yang secukupnya alias tidak menyimpan banyak stok. 

Hal ini terlihat pada realisasi kinerja ritel kuartal I/2017 yang kenaikannya hanya 3,9% dari periode yang sama tahun lalu. Jika penjualan ritel secara rata-rata menyentuh Rp30 triliun dalam satu kuartal, maka pada kuartal pertama tahun ini angkanya di bawah itu. 

Survei Penjualan Eceran yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI) baru-baru ini juga menunjukkan indikasi perlambatan pada pertumbuhan penjualan eceran sepanjang awal 2017. Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari tumbuh 3,7% secara year-on-year (yoy). Angka ini lebih rendah dari kenaikan tahunan pada Januari 2017 yang mencapai 6,3%.

Laporan tersebut juga memperkirakan kembali terjadinya perlambatan pada Maret 2017. Proyeksinya, IPR hanya tumbuh 2,6% secara tahunan. Perlambatan penjualan eceran diprediksi terjadi pada kelompok makanan dan non makanan, berlanjut dari kondisi yang sama pada bulan sebelumnya.

Survei yang dilakukan bank sentral pun menunjukkan adanya indikasi tekanan kenaikan harga pada Mei 2017. Indikasi ini terlihat dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) yang mencapai 140,4 atau lebih tinggi dari IEH bulan sebelumnya yang berada di level 134,1. 
​
Sumber : Bisnis Indonesia (08/05/2017)
Tag : ritel
Oleh :Anissa Margrit
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Sumber: ​http://banten.bisnis.com/read/20170508/448/651475/industri-ritel-pemerintah-diminta-jangan-pengaruhi-sentimen-masyarakat