Pagi ini saya sempat membaca berita di Kompas tentang rencana pemerintah untuk membeli 10.6% saham Freeport Indonesia melalui BUMN yang akan di tunjuk. Dalam ulasan di Facebook saya menulis sedikit ulasan yang mungkin bermanfaat bagi kita yang ingin Indonesia lebih baik.

Ulasan yang saya tulis..

Kalau Pemerintah lewat BUMN ingin membeli 10.6% saham Freeport yang akan di lepas, maka memang kajian yang dalam, independent dan Fair harus dilakukan agar tidak terjadi kerugian maupun kecurangan.
Kalau ada pihak yang mengatakan harga 10% itu sekitar 20 Trilliun, artinya secara awam harga Freeport Indonesia sekitar 200 Trilliun Rupiah? Padahal harga saham dan Kapitalisas pasar Freeport Induk secara keseluruhan per hari ini di Amerika sekitar 7 Milyar USD atau sekitar 98 Trilliun saja.
Saya belum melihat detail data Freeport...namun perlu untuk di gali seberapa besar kontribusi Freeport Indonesia terhadap business Freeport secara keseluruhan. Dengan bahasa awam, misalnya, kalau kontribusi Freeport Indonesia terhadap Freeport induk secara keseluruhan sekitar 50%, maka logikanya harga 100% Freeport Indonesia akan berkisar di 50 Trilliun saja. Jadi kalau ada yang mengatakan harga saham 10% Freeprot Indonesia 20 Triliun itu akan sangat mahal.
Saya tahu bahwa valuasi sebuah perusahaan tidaklah sederhana, namun logika umum juga harus di pakai. Kalaupun akan di berikan "premium" atau kelebihan dari harga pasar maka bisa saja nialinya lebih, tapi bukan berarti harus terlalau mahal.
Kita harus kawal aksi korporasi seperti ini karena pada saat-saat seperti inilah permainan kotor bisa terjadi. Caranya bisa:
1. Over Valuation oleh pihak pemerintah/BUMN (di nilai terlalu mahal) namun nanti ada kick back kepada pihak yang membantu.
2. Bekerja sama dengan pihak valuator yang walaupun sudah perusahaan-perusahaan besar bisa di ajak kerja sama untuk memberikan penilaian yang tidak objective (biasanya oknum).
3. Melakukan Due-Dilligence yang tidak komprehensif sehingga data yang aktual dan sebenarnya tidak terbaca dengan baik
4. Rekayasa pembukuan (financial engineering)oelh Freeport Indonesia yang membuat sesuatu terlihat selalu indah
Jangan lagi kita lengah seperti kejadian IPO beberapa perusahaan BUMN yang banyak pihak-pihak orang dalam mendapatkan keuntungan tidak wajar dalam sebuah aksi korporasi.
Kalau pemerintah jual, harganya murah...tapi kalau beli di harga mahal...!!!! Kalau bukan bodoh berarti perampokan..

Kementerian Perhubungan melarang ojek ataupun taksi yang berbasis dalam jaringan atau daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/12/2015), mengatakan pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015.
Ada pun surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. 
"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," katanya.

‪#‎SaveIndonesia‬
Walaupun pahit dan menyakitkan, perlu kita syukuri kondisi Indonesia sekarang yang semakin terbuka. Dengan adanya media sosial, keterbukaan informasi dan perobahan sikap rakyat yang mulai sangat kritis harus di jadikan momentum untuk melakukan perubahan sosial besar-besaran.
Sinetron politik yang sekarang kita tonton tidak akan ada pada zaman orde baru dan rezim Soeharto. Dulu mungkin kita terbuai dengan segala macam ketenangan, walaupun kita tahu dalam hati Indonesia sangat rapuh dengan fondasi yang mudah rontok. Terbukti tahun 1998 rakyat sudah tidak lagi tahan dengan kondisi status quo yang berjalan selama 30 tahun.
Sayangnya momentum perobahan 1998 dengan kata kunci "reformasi" tidak bisa di manfaatkan dengan baik oleh para elit dan pemimpin pemimpin masyarakat pada saat itu. Euforia kebebasan dan "reformasi" emosional membawa kita melakukan perubahan yang mungkin belum tepat untuk kondisi Indonesia. Mungkin karena kebencian kepada system Era Soeharto maka sikap "aji mumpung" untuk melakukan perobahan membabi buta terjadi. Banyak hal yang mungkin baik di zaman orde baru di hilangkan, hanya karena itu adalah produk pemimpin lama.
Itulah sikap manusia yang mungkin lebih memilih bergerak dengan hati saja dan tidak terlalu pusing dengan rasionalitas. Secara pribadi saya melihat "reformasi" 1998 tidak menghasilkan perobahan positif yang optimal. Kita terlalu banyak berpikir dan melakukan perobahan yang bersifat "tangible" dan material seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan melupakan pembangunan dasar dari sebuah negara...yaitu "manusianya".
Kelakuan pemimpin negeri ini adalah cermin bangsa kita. Jangan juga disalahakan kalau rakyatnya akan melakukan hal yang sama. Namun demikian, sebagai rakyat dan manusia biasa, kita juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa kita. Kita juga harus "mampu" dan "mau" melakukan perobahan dari diri sendiri.
Lihatlah kehidupan kita sehari-hari....tidak beda dengan apa yang terjadi dan yang kita tonton di TV...! Mungkin dalam skala yang lebih beragam. Kalau kita betul marah melihat kondisi korupsi, janganlah kita menyogok polisi kalau di tilang, janganlah kita berikan upeti untuk dapatkan proyek kita, janganlah kita keluarkan uang pelicin untuk mendapatkan jabatan di kantor kita sendiri.
Kalau kita tidak suka melihat politik yang kotor dan bisa di beli....Hmmmm..kenapa masih banyak kita yang mau menerima uang untuk membeli suara di Pilpres, Pilkada? Kenapa kita harus minta bayaran suara untuk menjadi ketua organisasi masyarakat, organisasi agama?
Kalau kita marah melihat orang-orang mencuri uang negara, sudahkah kita membayar pajak dengan benar? Apakah pengusaha masih ada yang punya buku keuangan ganda?
Mari kita membenci semua perbuatan yang akan merusak bangsa kita tanpa kita harus membenci orangnya. Mulailah dari yang kecil dan pribadi sehingga anak-anak kitapun akan meniru kebaikan kita dan pada saatnya anak-anak kita menjadi pemimpin bangsa...mereka sudah menjadi manusia yang berbudi luhur dan punya etika bernegara.

​Jakarta 8 Desember 2015