Sebagai salah satu stake holder dan juga opinion leader. maka Dewan Perwakilan Rakyat akan mempunyai andil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang menarik adalah bagaimana reaksi sebuah kejadian yang lagi jadi "trending topic" membuat salah satu anggota DPR ini mengeluarkan pernyataan yang cukup mengagetkan dan mungkin sekaligus mengecewakan pihak tertentu.
Mengutip berita dari Merdeka.com:
https://www.merdeka.com/uang/sevel-tutup-indomaret-cs-didoakan-segera-ikut.html
"PT Modern Internasional Tbk telah mengumumkan penutupan semua gerai 7-Eleven (Sevel) per 30 Juni 2017. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Golkar, Bowo Sidik menanggapi positif ditutupnya Sevel.
Menurutnya, dengan ditutupnya Sevel, peluang bagi usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. "Ini poin positif. Mudah-mudahan bisa diambil masyarakat kita untuk buka warung-warung tradisional," ungkapnya kepada Merdeka.com di Jakarta, Rabu (28/6).
Dia bahkan mengharapkan agar gerai lain seperti Indomaret dan Alfamart dapat mengikuti jejak Sevel. Sehingga pasar kembali menjadi milik usaha kecil dan menengah.
"Alfamart Indomaret kalau bisa jangan di daerah-daerah. Kalau bisa ditutup itu juga bagus menurut saya, sebagai wakil rakyat saya mendukung supaya (Indomaret dan Alfamart) ditutup," tegasnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang tegas agar keberadaan gerai-gerai besar semisal Alfamart dan Indomaret tidak mematikan usaha kecil.
"Regulasi (pemerintah daerah) tidak jelas sehingga ini mematikan teman-teman kita yang buka warung rokok warung lontong, karena semua dimonopoli semua," kata dia.
"Pemerintah daerah harus jelas. Harus melarang untuk hidupkan warung tradisional, warung-warung kelontong," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, menilai bahwa anggapan yang selama ini beredar di masyarakat terkait bisnis ritel dan mini market bisa mematikan warung kecil adalah keliru."
Dalam banyak kesempatan kita sebagai pelaku usaha sering di buat bingung dengan pernyataan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Apa lagi kalau pernyataan tersebut sangat tidak "produktif" dalam mencoba membangun ekosistem usaha yang berkeadilan namun sekaligus fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman.
Semoga pihak-pihak terkait bisa memberikan informasi dan pernyataan yang lebih konstruktif.
Jakarta 30 Juni 2017
Budi Isman
CEO Mikroinvestindo/Founder Smartplus Accelerator